FITO
Sabtu, 17 Oktober 2026 •
Breaking News

Kritik Tajam di Hambalang: Prabowo Jawab Tantangan Geopolitik AS, Efisiensi BUMN, hingga Ancaman 'Deep State' di Birokrasi

Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi terbuka dengan sejumlah pakar dan jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang[cite: 2]. Menjawab kritik langsung dari Prof. Gema Goeyardi terkait ancaman geopolitik Amerika Serikat dan kondisi UMKM, Prabowo menegaskan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta rencananya memberantas birokrat nakal atau 'deep state' demi mencapai efisiensi negara yang masif

W

Oleh Widya Annisa

Wartawan • FITO

19 September 2026 • 01:56 WIB
13 pembaca
youtube-thumbnail-XIgtXWxirwI-maxresdefault
youtube-thumbnail-XIgtXWxirwI-maxresdefault (Foto: Dok. FITO)

Penyelamatan UMKM dan Bersih-Bersih BUMN

Menjawab kekhawatiran terkait kondisi UMKM dan daya beli masyarakat kelas menengah yang terhimpit, Prabowo menekankan bahwa kebijakannya selalu berorientasi pada rakyat


  • Prabowo menyatakan telah menghapus utang jutaan rakyat, termasuk tunggakan-tunggakan petani yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan.

  • Dalam ranah perusahaan pelat merah, Presiden mengungkap langkah berani pemerintah yang telah menutup 328 BUMN demi efisiensi.

  • Langkah rasionalisasi ini berhasil menghemat sekitar Rp 50 triliun dari pemotongan biaya overhead seperti gaji direksi, sewa gedung, dan mobil dinas.

  • Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun ini akan ada 750 BUMN yang dirampingkan.


  • Di bawah pengelolaan badan investasi Danantara, perusahaan-perusahaan pelat merah kini mencatatkan keuntungan fantastis; sebagai contoh PT Timah yang keuntungannya melonjak ratusan persen setelah tambang ilegal ditertibkan, dan PT Pupuk Indonesia yang mencatat laba besar meski harga pupuk telah diturunkan.

    Target deviden negara pada akhir tahun ini pun dipatok melesat tajam ke angka Rp 200 triliun.


    Menghadapi 'Deep State' dan 'Raja Kecil' di Birokrasi


    Lebih lanjut, Prof. Gema menyoroti adanya jurang kompetensi dan ego sektoral antar-kementerian yang menyebabkan kebijakan pro-rakyat dari Presiden sering dimanipulasi oleh oknum pelaksana di lapangan.


    Menjawab persoalan ini, Prabowo tidak menampik adanya fenomena birokrat nakal yang ia sebut sebagai 'deep state' atau 'raja-raja kecil' di kementerian, yang merasa tak tersentuh karena masa jabatannya jauh lebih panjang daripada pemimpin politik. Untuk mengatasinya, Prabowo berencana melakukan perombakan sistem rekrutmen dan pembinaan birokrat.


    Salah satu solusinya adalah melalui pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).
    Universitas ini nantinya akan menaungi Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dirombak untuk menjaring lulusan dengan IQ tertinggi se-Indonesia.
    Langkah ini diadaptasi dari sekolah administrasi publik (ENA) di Prancis bentukan Napoleon, guna melahirkan administrator meritokratis yang unggul dan berintegritas untuk memimpin negara.

    Menutup diskusi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan yang turun langsung, berani bertanya, dan cek silang data adalah kunci membongkar laporan-laporan birokrasi yang sekadar "Asal Bapak Senang. Keterbukaan informasi dan niat lurus demi rakyat menjadi fondasi utamanya membawa Indonesia menuju target ekonomi unggul di masa mendatang.

    Sumber & Verifikasi Redaksi

    Transparansi FITO
    Jenis peliputan
    Field Reporting
    Editor penanggung jawab
    Super Admin

    Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi melalui Hak Jawab & Koreksi.

    Suka dengan informasi berita ini?

    Bagikan langsung ke teman & grup WhatsApp Anda hanya dengan 1 klik.

    Reaksi Pembaca:
    W

    Widya Annisa

    Wartawan

    Jurnalis independen yang berdedikasi menyajikan berita akurat, berimbang, dan tepercaya.

    Komentar Pembaca 0

    Ingin memberikan tanggapan atau komentar pada berita ini?

    Masuk untuk Berkomentar

    Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama berkomentar!

    Berita Terkait